Indonesia terdiri dari berbagi pulai dari Sabang sampai Merauke, berjajar-jajar menjadi satu, itulah Indonesia. Dengan aneka ragam suku, bahasa, agama, kebudayaan membuat kita menjadi kuat, dalam keragaman kita bersatu padu menjadi satu Bhineka Tunggal Ika, masihkah kita ingat tentang pelajaran sekolah Pendidikan Moral Pancasila/PMP wah yang mengalami pelajaran ini saya jamin sudah berumur Lima Puluh Tahun lebih, benar kan.
Nah dari
jajaran pulau, itu untuk mengelolanya diperlukan dana yang tidak sedikit dan
membutuhkan Sumber Daya Manusia yang harus tahan banting dalam segala medan, darat,
laut, udara, hutan, rawa, sungai, dan seterusnya.
Dalam
pengelolaan gugusan pulau yang indah bagai mutu manikam, tidak lah sedikit dana
tau biaya yang diperlukan untuk menjadi sebuah Negara yang adi daya di Asia Tenggara,
yang menarik adalah arah peningkatan kemajuan Negara sekarang menuju Asia, dengan SDM
yang banyak ternyata disitulah modal yang akan mengalahkan negara lain, era China
sepertinya sudah mulai melemeh, menuju Asia Tenggara, nah di Asia Tenggara ini
penduduk yang terbesar dan usia milenial produktifnya terbesar adalah Indonesia, maka
lihatlah nanti di 2024 Indonesia sebagai Macan Asia akan mulai mengaum, menggelegar
mencakar dan menerjang hegonomi dunia lain, hah alam ghaib dong..he he he bukan
itu.
Dengan
SDM yang handal dan produktif masa digital sekaran ini, sangat mungkin kemudian
Indonesia menjadi pemimpin di dunia, oleh sebab itu mari kita lihat beberapa
kebijakan Pemerintah di tingkat kementerian, manakah kementerian yang sangat
sibuk dan sangat Inovatif dalam menjalankan proses bisnisnya? Coba kita lihat
dimasa Pandemi, Kementerian mana yang bergelut dengan Uang dan Angka, sampai
yang tadinya pertumbuhyan ekonom minus akhirnya di kwartal terahir tahun 2021
menjadi plus? Luar biasa bukan.
Ok,
itulah Kementerian Keuangan dari semua eselon I pada Kementerian Keuangan
siapakah yang menyalurkan APBN dana untuk penanggulangan COVID 19? Bisa tertebak
bukan, dia adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Akhirnya
yang pontang-panting menyalurkan APBN di daerah pada Direktorat Jenderal
Perbendaharaaan adalah unit eselon III-nya yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara/KPPN, sangat unik kantor ini karena ada kantor di ujung pulau misalnya
KPPN Saumlaki, wow dimana itu, terus ada KPPN Tahuna, ini dimana coba, bukan di
Sumedang yah, itu tahu Sumedang.
Kalau
anda sebagai pegawai pada Kementerian/Lembaga, apa yang dapat anda rasakan
dengan KPPN saat sekarang dan KPKN/KBN jaman 15 tahun yang lalu... kebayang
tidak ditahun itu layanan KPKN/KBN atau Kas Negara kayak apa.
Bandingkan
dengan sekarang, era digital hebat kan, dan Unit Eselon II di Kementerian Keuangan yang
paling banyak inovasi proses bisnis sesuai Inisiatif Strategis adalah Ditjen Perbendaharaan dan Kantor di daerah
namanya KPPN yang membayar gaji, tunjangan para Aparat Sipil Negara (ASN), terus bagaimana rasanya melihat perkembagan di KPPN, wow kan.
Anda
tidak perlu datang ke Kantor KPPN, setiap tanggal 1 awal bulan, cling masuk deh
penghasilan anda ke rekening. Cling, masuk deh tunjangan anda ke rekening,
cling masuk deh uang lembur anda ke rekening, bahkan anda sebagai pengelola Keuangan
di Kementerian/Lembaga sambil tiduran saja bisa menjalankan semua aplikasi
dari KPPN, beres semua... percaya nggak... silahkan tanyakan pada rumput yang
bergoyang, atau Ke Mas Ebit GAD, barang kali disana ada jawabnya.
Belum
reda keterkejutan anda dangan aplikasi E-SPM (Elektronik Surat Perintah
Membayar) hanya dengan leyeh-leyeh bahkan sambil pakai sarung dirumah, atau
sambil ngopi plus kelengkapan ubi rebus, jagung, atau bahkan maaf bercengkerama dengan
istri anda dengan mudah mengirim tagihan kepada Negara melaui
E-SPM ke KPPN , dan sejam kemudian cling, istri anda akan merasakannya (sensor
akh) maksudnya sejam kemudian jika itu adalah hak anda untuk mendapatkan honor,
tunjangan, atau uang perjalanan dinas istri akan kaget, mas mas enak yah dah
masuk (aih sensor lagi) sudah masuk rekening, jangan kotor dulu pikiran anda,
Bro.
Anda
akan dikejutkan lagi dengan inovasi digital dari Ditjen Perbendaharaan dengan Aplikasi
SAKTI, apaan lagi nih huh.. kata para K/L ha ha tenang kata JF PTPN (Jabatan
Fungsional Pembina Teknis Perbendahraaan Negara=suatu saat akan ku bahas dengan
lelucon tapi mendidiklah) di KPPN.
SAKTI adalah
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi suatu aplikasi untuk mendukung Apliksi SPAN (apaan nih bukan rok yah),
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dalam pengelolaan Keuangan dari
Perencanaan sampai ke Pertanggungjawaban wah... mantap kan. DJPb HANDAL.
SAKTI
anda belum faham betul, sampai ke punthal-puntal (bahasa ngapak nih) para K/L muncul
kembali hal baru dengan nama Platform Pembayaran Pemerintah (PPP), sama hal nya dengan SAKTI. Platform
Pembayaran Pemerintah/PPP merupakan modernisasi besar dalam bidang
Perbendaharaan pada Ditjen Perbendaharaan,
tentunya hal ini di pacu oleh sebuah
penelitan bahwa sebuah kajian di Jerman
menyatakan bahwa setiap pihak yang berhasil beradaptasi dengan
perkembangan teknologi dapat menghasilkan efisiensi sebesar 10-30% biaya produksi, 10-30% biaya logistik, dan 10-20%
biaya manajemen kualitas.
Nah,
SAKTI dan PPP adalah merupakan transformasi digital pada Ditjen Perbendaharaan
sehingga akan menaikan kualitas layanan sebesar 19,6%, ini didorong oleh kacamata Cost-benefit analyst (CBA) dari
sisi stakholder, artinya DJPb bertransformasi secara digital akan makin hemat,
makin cepat, dan makin baik dalam memberikan layanan.
Wah, ini
lah tantangan DJPb untuk melakukan modernisasi karena memiliki 34 Kantor Wilayah, 182 Kantor
Pelayanan Perbendahraan Negara (KPPN), kurang lebih 7.000 orang pegawai, dengan
obyek layanan 19.298 satuan kerja, memproses 7 juta Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) pertahun, juga menyampaikan dukungan pendanaan kepada sekitar 63
juta UMKM dan 40 juta penerima bantuan sosial. Dengan kaca mata CBA yang sama,
maka DJPb perlu dan wajib melakukan modernisasi untuk masa depan yang HANDAL.
Bocoran
dikit tentang Platform Pembayaran Pemerintah itu seperti apa Bro, nah tentunya
diera digitalisasi ini keterkaitan erat dengan modernisasi dan juga arahan Ibu
Menteri Keuangan bahwa “ Kita di Kemenkeu sesungguhnya duduk di atas tumpukan
data sangat banyak, ini tambang baru pada era digital yang disebut tambang
adalah tambang data. Tapi tentu data yang kita olah dan pahami” maka tentunya Kementerian Keuangan akan menjadi
Data Driven Organization pada masa yang akan datang.
Platform
Pembayran Pemerintah ini tidak terlepas dari data yang saling keterkaitan satu
sama lain dan akan menciptakan keputusan yang valid, akurat serta akuntabel,
adapun bocoran karakteristik dari Platform Pembayaran Pemerintah adalah sebagai berikut
:
· Interkoneksi sistem pembayaran dengan sistem pendukung, sistem
mitra, dan sistem monitoring. Transaksi digital dalam PPP hanya ditempuh dari
interkoneksi dengan sistem lain yang tepercaya, sehingga semua transaksi
dilakukan secara digital penuh.
• Mengakomodasi transaksi digital untuk belanja pegawai, common
expenses, pengadaan sederhana, dan perjalanan dinas. Secara prinsip,
digitalisasi pada PPP dapat mengakomodasi semua jenis belanja selama terdapat
sistem yang mengelola dan memenuhi kebutuhan SAKTI.
• Ke depan, PPP akan digunakan oleh K/L yang memenuhi prasyarat
untuk interkoneksi dengan PPP.
• PPP saat ini hanya melayani transaksi pemerintah pusat. Penunjukan
K/L yang dapat menggunakan layanan PPP berdasarkan penetapan Menteri Keuangan.
Hal ini dilakukan untuk mengimbangi kesiapan sistem dengan perluasan. Selain
itu, tujuannya adalah untuk memberikan waktu yang cukup untuk manajemen
perubahan.
• Transaksi termonitor melalui dashboard yang digunakan untuk
monitoring dan evaluasi, rekonsiliasi, serta data analytics.
• Transaksi digital mengurangi kebutuhan pertemuan fisik sangat
signifikan.
• Dashboard PPP menjadi tools yang
sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi
di PPP menjalankan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan batasan waktu yang
ditetapkan.
• Dashboard juga membuka peluang untuk
dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.
• Rekonsiliasi pelunasan juga dilakukan sehingga kepastian pemenuhan kewajiban semua pihak terjaga baik.
• Ke depannya, data detil yang dilintaskan melalui PP ini dapat
digunakan data analytics untuk proyeksi efisiensi yang dapat dilakukan
Maka siapkan secangkir kopi, berikut kelengkapannya, kacang rebus, jagung rebus, ubi rebus, sruput dikit kopi anda, jangan lupa istri anda bisa dengan mudah dijangkau, tanpa meninggalkan pekerjaan. Bravo DJPb Handal.
Disclamer:
Tulisan
ini adalah pendapat pribadi, tidak terkait dengan kedudukan penulis.